Nurhadi Minta Dapur MBG di Kota Blitar Dievaluasi, Pengelola Harus Bertanggung Jawab

Blitar, Paliwara.com – Dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami puluhan siswa di Kota Blitar menjadi perhatian anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi. Ia meminta kejadian tersebut tidak hanya dilihat sebagai persoalan teknis, tetapi harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dapur penyedia MBG.

Sejumlah siswa SLB dan SMP swasta di Kecamatan Kepanjenkidul mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi makanan program MBG pada Rabu (17/9/2026). Sebanyak 22 siswa sempat mengalami keluhan kesehatan, namun seluruhnya kini telah dinyatakan dalam kondisi sehat.

Sementara itu, pemeriksaan terhadap sampel makanan masih dilakukan untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut. Termasuk adanya dugaan kandungan zat tertentu pada makanan yang dikonsumsi para siswa.

Sebagai langkah penanganan, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berkaitan dengan kejadian tersebut dihentikan sementara. Penghentian operasional dilakukan maksimal selama 20 hari kalender dan pembukaan kembali menunggu rekomendasi dari Dinas Kesehatan serta hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan.

Nurhadi mengaku prihatin dengan kejadian tersebut. Menurutnya, kasus tersebut semakin memprihatinkan karena yang terdampak merupakan anak-anak sekolah, termasuk siswa SLB yang membutuhkan perhatian dan fasilitas khusus.

"Saya juga cukup prihatin dan berempati kepada adik-adik kita, khususnya sekolah SMP. Adik-adik ini perlu perhatian khusus, fasilitas khusus, malah ikut keracunan. Ini sangat memprihatinkan," ujar Nurhadi saat melakukan pertemuan dalam agenda reses (28/09/2026).

Menurut Nurhadi, persoalan keamanan pangan dalam program MBG harus menjadi perhatian utama. Ia mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan terhadap seluruh SPPG, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, tenaga yang terlibat hingga makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.

Hal tersebut disampaikan Nurhadi berdasarkan pengalamannya ketika melakukan kunjungan dan inspeksi ke sejumlah dapur MBG di berbagai daerah.

"Saya beberapa kali sidak ke dapur-dapur SPPG, baik di dapil saya maupun di luar Jawa dan kota-kota lain saat Komisi IX berkunjung. Saya menemukan persoalan yang mendasar kaitannya dengan MBG," katanya.

Ia menilai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah pola pikir pengelola dapur. Menurutnya, pelaksanaan MBG jangan sampai hanya berorientasi pada keuntungan, sementara kualitas makanan dan pemenuhan gizi penerima manfaat justru terabaikan.

"Kalau pemilik dapur hanya tujuannya mencari keuntungan saja, ini bisa jadi terjadi masalah-masalah di kemudian hari, salah satunya keracunan," tegasnya.

Nurhadi meminta anggaran yang dialokasikan untuk makanan benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat. Ia juga mendorong pengelola dapur memberikan menu yang lebih bervariasi, bukan hanya mengandalkan jenis makanan yang sama secara berulang.

"Jangan setiap hari menunya telur terus. Jangan setiap hari ayam terus. Sesekali daging. Saya kira kalau memang ingin berkontribusi kepada negeri ini, tidak apa-apa ikut menambah," ujarnya.

Selain persoalan variasi menu, Nurhadi menekankan bahwa makanan MBG harus memenuhi tiga unsur penting, yakni menarik, bergizi dan aman.