Menurutnya, tampilan makanan juga perlu diperhatikan karena berkaitan dengan selera anak-anak. Namun, tampilan menarik tidak boleh mengesampingkan kandungan gizi dan keamanan pangan.
"Yang pertama tampilannya harus menawan. Yang kedua harus bergizi, kandungan gizinya harus memadai. Yang paling penting adalah aman, higienis," jelasnya.
Untuk memastikan persoalan tersebut tidak terulang, Nurhadi meminta BGN segera memanggil para pemilik yayasan, pengelola dapur hingga pekerja yang terlibat dalam penyediaan makanan MBG.
Menurutnya, mereka perlu dimintai penjelasan secara menyeluruh mengenai proses pengadaan bahan, pengolahan makanan hingga distribusi makanan kepada siswa.
"Terkait keracunan di SLB Kota Blitar, seharusnya para pemilik dapur, pengelola dan juga pekerja dipanggil untuk menjelaskan hal itu," katanya.
Nurhadi berharap BGN dapat segera mengumpulkan seluruh pengelola dapur untuk menyatukan visi dan pemahaman mengenai pelaksanaan program MBG. Dengan demikian, setiap pengelola memiliki standar yang sama terkait kualitas, gizi dan keamanan pangan.
"BGN wajib mengumpulkan para ketua yayasan atau pengelola dapur ini sesegera mungkin. Jangan sampai masih berupaya mencari keuntungan dari anggaran makanan," tandasnya.
Ia juga memastikan Komisi IX DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk kemungkinan melakukan kunjungan dan inspeksi ke sejumlah SPPG.
"Ada. Nanti kalau saya berkunjung, teman-teman wartawan saya kabari," pungkas Nurhadi.
Kasus dugaan keracunan di Kota Blitar kini masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Hasil tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai penyebab gangguan kesehatan yang dialami para siswa sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap penyelenggaraan MBG di wilayah tersebut.