Empat Organisasi Desa Blitar Siapkan Aksi 5.000 Massa, Desak ADD 2027 Kembali ke Level 2025

Ketua PPDI Kabupaten Blitar, Sugeng, memastikan perangkat desa juga akan terlibat dalam aksi tersebut. Partisipasi itu, menurutnya, merupakan bentuk dukungan terhadap perjuangan bersama untuk mendapatkan kepastian alokasi anggaran pada 2027.

Ia menyampaikan bahwa pelayanan di kantor desa berpotensi mengalami penyesuaian selama aksi berlangsung. Meski demikian, pihaknya membuka kemungkinan tetap menempatkan petugas untuk melayani kebutuhan masyarakat.

“Untuk aksi tanggal 21, seluruh perangkat akan turut serta dalam aksi tersebut. Untuk pelayanan sementara akan ditangguhkan. Kalau dimungkinkan, akan meninggalkan satu staf untuk melayani,” ungkap Sugeng.

Rencana tersebut menjadi perhatian tersendiri karena kantor desa merupakan salah satu pintu utama pelayanan administrasi masyarakat. Oleh sebab itu, pengaturan petugas selama aksi diperlukan agar kebutuhan warga yang mendesak tetap dapat ditangani.

Dalam konsolidasi tersebut, keempat organisasi juga menekankan pentingnya memahami perbedaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). ADD bersumber dari pemerintah kabupaten, sedangkan Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan mekanisme serta ketentuan penggunaan masing-masing.

Perbedaan sumber pendanaan itu menjadi salah satu alasan organisasi pemerintahan desa meminta penjelasan mengenai kebijakan penurunan ADD Kabupaten Blitar pada 2026. Mereka berharap pemerintah daerah dapat menyampaikan secara terbuka pertimbangan yang mendasari kebijakan tersebut, sekaligus menjelaskan arah penyusunan anggaran untuk 2027.

Dengan target pengerahan 5.000 massa, aksi pada 21 Oktober mendatang diproyeksikan menjadi momentum penyampaian aspirasi secara kolektif dari unsur kepala desa dan perangkat desa.

Tuntutan utama mereka adalah agar ADD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2027 minimal kembali setara dengan alokasi pada 2025. Selain itu, mereka mengharapkan adanya komunikasi yang jelas antara organisasi pemerintahan desa, DPRD, dan pemerintah kabupaten terkait kondisi anggaran tersebut.

Hingga menjelang pelaksanaan aksi, respons DPRD Kabupaten Blitar terhadap permohonan hearing serta penjelasan Pemerintah Kabupaten Blitar mengenai penurunan ADD 2026 menjadi hal yang dinantikan.

Bagi organisasi pemerintahan desa, kepastian anggaran menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sementara itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan penjelasan serta mempertimbangkan aspirasi tersebut melalui mekanisme pembahasan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.