Selain itu, Rijanto mendorong sosialisasi pembayaran PKB lebih masif dengan melibatkan institusi pemerintah, swasta, media dan berbagai mitra. Menurutnya, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan publik lainnya.
Untuk mendekatkan pelayanan, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Wilayah Blitar bersama Bapenda Kabupaten Blitar juga berupaya menghadirkan layanan pembayaran PKB di tingkat desa, kelurahan dan kecamatan. Pemerintah desa, kelurahan maupun kecamatan yang bersedia menjadi lokasi layanan diminta berkoordinasi dengan Bapenda Kabupaten Blitar.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Rijanto juga mengingatkan Program Dawuh Bapak yang memberikan pengurangan ketetapan PBB-P2 tahun 2026 hingga 100 persen bagi pihak yang memenuhi persyaratan, seperti pahlawan nasional, veteran, janda veteran, janda perintis kemerdekaan, serta lembaga kesejahteraan sosial.
Ia meminta program tersebut disosialisasikan hingga tingkat desa dan kelurahan agar masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh hak dan manfaatnya.
Rijanto kemudian menyampaikan apresiasi kepada Forkopimda, DPRD Kabupaten Blitar, mitra pajak, petugas pemungut pajak, wajib pajak, media, pegiat sosial dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.
Ia juga memberikan selamat kepada desa dan kelurahan yang menerima penghargaan atas keberhasilan mendorong kepatuhan wajib pajak, kecamatan dengan persentase pelunasan PBB-P2 tertinggi tahun 2025, serta para PPAT/PPATS yang berkontribusi terhadap penerimaan BPHTB.
“Penghargaan ini hendaknya menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat sinergi, dan memberikan pelayanan perpajakan yang semakin baik kepada masyarakat,” tutupnya. (*)
