Blitar, Paliwara.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Kamis (15/10/2026). Rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2027.
Rapat kerja dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar, Hj. Susi Narulita Kumala Dewi, S.I.P., M.A.P. Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam proses pembahasan rancangan anggaran daerah untuk memastikan perencanaan pembangunan berjalan sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Banggar DPRD bersama TAPD melakukan pencermatan terhadap substansi Ranperda APBD 2027. Pembahasan meliputi arah kebijakan anggaran, penentuan prioritas program pembangunan, hingga alokasi belanja daerah.
Pencermatan tersebut dilakukan agar anggaran yang direncanakan dapat dikelola secara efektif dan efisien, sekaligus mendukung pelaksanaan program-program pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Blitar.
Baca Juga: Polres Blitar Dorong Kesejahteraan Petani melalui Program Ketahanan Pangan
Selain itu, rapat kerja ini menjadi forum untuk menyelaraskan kebijakan fiskal daerah antara DPRD dan pemerintah daerah. Keselarasan tersebut diperlukan agar perencanaan anggaran mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendorong pembangunan daerah.
Banggar DPRD Kabupaten Blitar bersama TAPD juga berupaya memastikan bahwa penyusunan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi turut memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui pembahasan Ranperda APBD 2027, anggaran daerah diharapkan dapat diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam mendukung pembangunan maupun meningkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Blitar.
Rapat kerja ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2027. Pembahasan yang cermat dan terarah diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang sesuai dengan prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat. (*)