Blitar, Paliwara– Pemangkasan anggaran Dana Desa menjadi salah satu persoalan yang dikeluhkan sejumlah kepala desa di Kabupaten Blitar. Kondisi tersebut dinilai semakin mempersempit ruang pemerintah desa dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Keluhan itu disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Terhadap Dinamika Pemerintahan yang menghadirkan anggota DPRD Jawa Timur Guntur Wahono di Hall Grand Mansion Hotel Kanigoro, Kabupaten Blitar, Kamis (1/10/2026).
Dalam forum tersebut, sejumlah kepala desa menyampaikan kondisi anggaran desa yang semakin terbatas. Menurut Guntur, persoalan Dana Desa menjadi salah satu pembahasan yang cukup banyak disampaikan peserta.
“Ternyata banyak permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan desa di Kabupaten Blitar ini,” kata Guntur.
Ia mengatakan, para kepala desa menyoroti adanya pemangkasan Dana Desa yang disebut mencapai sekitar 70 persen. Kondisi itu membuat pemerintah desa harus lebih selektif dalam menentukan program yang akan dilaksanakan.
Menurut Guntur, persoalan tersebut menjadi semakin berat karena sebelum adanya pemangkasan pun kebutuhan pembangunan di desa masih cukup banyak. Tidak seluruh kebutuhan masyarakat dapat dibiayai melalui anggaran yang tersedia.
“Dengan angka seratus persen saja masih banyak sektor yang belum bisa mereka danai, apalagi saat ada pemangkasan seperti ini,” ujarnya.
Kades Berharap Alokasi Dana Desa Dikembalikan
Guntur menyebut para kepala desa berharap pemerintah dapat mengembalikan besaran alokasi Dana Desa seperti sebelumnya. Harapan tersebut berkaitan dengan masih banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi melalui anggaran desa.
Mulai pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga pelayanan pemerintahan desa membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
Namun, Guntur mengakui persoalan tersebut tidak sederhana karena kebijakan mengenai Dana Desa berada dalam kewenangan pemerintah pusat.
Pada saat bersamaan, pemerintah pusat juga menjalankan berbagai program strategis nasional yang membutuhkan dukungan anggaran, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Untuk menyelamatkan anggaran Dana Desa, anggaran KDMP dan MBG harus dicarikan sumber lain,” ungkapnya.
Desa Cari Alternatif Pembiayaan